Sengketa Pilpres, Kpud Lamongan siapkan data ke Mahkamah Konstitusi

sengketa pilpres di lamonganLamongan, Potretbangsa.com – Sengketa Pilpres, Kpud Lamongan siapkan data ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Jawa Timur, kesulitan mencari alat bukti dalam gugatan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Mereka harus mencari 116 kotak suara untuk dibawa ke mahkamah konstitusi,  dengan membongkar ribuan kotak suara yang menumpuk.

Sesuai dengan surat perintah Mahkamah Konstitusi, KPU lamongan jawa timur terpaksa harus membongkar tumpukan kotak suara di gudang KPU Lamongan, untuk mencari 116 kotak suara yang masuk gugatan materi pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta.

KPUD Lamongan harus melakukan pengecekan terhadap kotak suara tersebut, lantaran menjadi barang bukti. Namun, ribuan kotak suara yang menumpuk, membuat KPU Lamongan mengalami kesulitan.

Ketua KPU Lamongan Imam Ghozali, mengatakan, salah satu materi gugatan yang diajukan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta kepada KPU Lamongan, yakni berupa kotak suara sebanyak 116 TPS dari total 2528 TPS di 22 kecamatan dengan 2 kategori tuntutan.

“Kami masih mempersiapkan data-data dan mencari 116 kotak suara yang dimaksud dengan membongkar tumpukan ribuan kotak suara di gudang KPU Lamongan,” kata Imam Ghozali, Minggu(10/08).

Materi gugatan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta kepada KPU Lamongan, yakni tentang kejanggalan penguna hak pilih di DPKTB, atau pengguna kartu tanda penduduk, identitas lain, dan paspor yang ada di 50 TPS tersebar di 39 Desa, 18 Kecamaan. Materi tuntutan lainnya adalah, terkait kejanggalan di daftar seluruh penguna hak pilih di form P1 atau tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

“ Tim Prabowo menilai ada kejanggalan sebanyak 116 kotak suara di lamonga, ada selisih surat suara yang digunakan  dengan penguna hak pilih, yang tersebar di 66 TPS dari 54 desa dan 22 kecamatan,” imbuhnya.

Pembongkaran ulang kotak suara sebagai upaya menjalankan Surat Perintah Mahkamah Konstitusi ini, akan mengambil dokumen yang terkait form AT atau data tambahan, daftar hadir pemilih, dan P1 atau lampiran TPS. Informasinya, KPU Lamongan akan berangkat ke Mahkama Kostitusi di Jakarta pada malam nanti, untuk mencocokkan data MK terkait gugatan Pilpres 2014.[sol]

Leave a Comment