Desa di Lamongan Bakal Terima Dana 375 hingga 540 Juta Rupiah

kementrian Desa 2LAMONGAN, Potretbangsa.com – Puluhan warga dari berbagai Ormas dan LSM di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, berkumpul di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPPEMAS) Lamongan di jalan Jaksa Agung Suprapto bersama Staf Tenaga Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Anom Suryo Putro. (07/03/2015).

Mereka berkumpul diruang pertemuan BAPPEMAS dalam acara Masyarakat Ngaji Permendesa Tahun 2015. Perwakilan yang hadir dari Lakpesdam, Prakarsa Jatim, YDP (Yayasan Dian Pertiwi), Jamal, Ansor, Sarbumusi (serikat buruh muslimin Indonesia, KNPI, LTM (Lembaga Taklif Naser), LPBI (Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia), CG (Clean Governace). ElSap.

Staf Tenaga Ahli Kementrian, Anom Suryo menghimbau kepada pemerintah daerah agar segera melaksanakan Undang-undang Nomor 6 2014. “Tidak hanya diskusi saja. Namun juga sebagai sosialisasi UU No 6 2014 tentang desa dan dari Kementerian RI sendiri, menghimbau kepada seluruh Kabupaten segera melaksanakan UU tersebut.” Terang Anom usai memberi materi tersebut.

Terpisah Kasubag Pemerintah Desa (Pemdes) Jarwito, di Lamongan Pemerintah Daerah Sudah dipersiapkan, namun belum keseluruhan. “ Dilamongan sendiri mulai diperlakukan pada 2015 tahun ini, Namun belum keseluruhan dilaksanakan pasal-pasal yang berada di UU No 6 tersebut.” Kata Jarwito.

Jarwito menambahkan, Pemkab sendiri dalam masa transisi masih perlu penyesuaian dan pembelajaran. “ Karena, selama ini penghasilan tetap kepala desa yang namanya tunjangan dicairkan oleh kabupaten. Pada tahun ini yang mencairkan adalah pihak desa sediri,” Imbuhnya

Dalam uraiannya yang dilaksanakan pemkab Lamongan terkait UU nomor 6 2014 tentang pemerintah Desa salah satunya :

Keuangan Desa dimana desa akan dialokasikan sumber dana dari pemkab (ADD) dengan rata-rata perdesa menerima Rp 250-300 juta dalam 1 tahun anggaran.

Dana dari pemerintah pusat yang namanya dana desa dengan rata-rata perdesa menerima 150-200 juta dalam 1 tahun anggaran.

Dan dana hasil pajak dengan rata-rata perdesa menerima 25-40 Juta dalam 1 tahun anggaran.

“ Itulah dana-dana yang sudah dialokasikan ke Lapangan oleh Kabupaten Lamongan dan bertahap” Terang Kasubag Pemdes
Untuk mempermudah dalam menjalankan UU tentang desa, sebenarnya kami sudah mengajukan (Peraturan Daerah) Perda Desa dan masih dikonsultasikan ke Gubenur hingga sampai saat ini masih belum selesai.

Dimana Perda Desa adalah pelaksanaan teknis pengeglolaan pemerintahan desa yaitu penerjemah dari UU 6 2014 dan PP 43 2014 UU Desa, jika perda disetujuhi maka akan terbit yang namanya perbup yang mengatur tetang desa. “ Perda Desa sebagai landasan kepala desa untuk menggelolah pemerintahan desa masing-masing,” Ujarnya.
Harapannya landasan hukum terkait penggelolaan desa yang ada di Lamongan segera disahkan Gubenur, dan Bupati segera menerbitkan perbup tentang desa sesuai amanat UU “Agar seluruh desa dikabupaten Lamongan bisa segera menjalankan aktifitas Pemerintahan Desa sesuai amanat UU.” Tandasnya.

Ketua (Gerakan Pemuda) GP Ansor Lamongan Masyhur saat mengikuti acara Masyarakat Ngaji Permendesa Tahun 2015, tersebut. Sangat mendukung program Pemerintah Pusat tentang pembangunan dan kemandirian Desa. Namun Pemerintah Pusat tidak cukup hanya sekedar dana besar saja, tapi disisi manajemen Desa harus dikuatkan dengan profesional. “ Konsep pendamping Desa yang di gagas Kementerian Desa juga diharapkan mengakomodir dari politik, keorganisasian, perencanaan dan pengawasan guna lebih meningkatan menejemen Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-undang tentang Desa.” Harapnya. (Fah)

Leave a Comment